Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, berkenaan dengan peraturan tersebut diatas, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar mempedomaninya dan tidak memberikan rekomendasi bagi PNS yang masuk dan keluar dari unit kerjanya masing-masing.